Tata Cara Persidangan Pidana Berdasarkan KUHAP Baru: Tahapan, Proses, dan Perkembangannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Nur Hidayat Agustus 03, 2026

 


Pendahuluan

Persidangan pidana merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi forum untuk menguji apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana benar-benar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran sentral untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, serta alat bukti yang diajukan. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk membela diri melalui penasihat hukum, memberikan keterangan, menghadirkan saksi yang meringankan, serta menyampaikan pembelaan.

Seiring perkembangan hukum pidana nasional, Indonesia melakukan pembaruan hukum acara pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) sebagai upaya memperkuat prinsip peradilan yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan masyarakat.

KUHAP Baru membawa sejumlah perubahan terhadap mekanisme peradilan pidana, termasuk mengenai tata cara pemeriksaan perkara di persidangan, kedudukan para pihak, penggunaan teknologi dalam proses hukum, serta penguatan prinsip keadilan restoratif.

Artikel ini membahas secara sederhana mengenai bagaimana tata cara persidangan pidana berdasarkan KUHAP Baru mulai dari perkara dilimpahkan ke pengadilan hingga pembacaan putusan.


Pengertian Persidangan Pidana

Persidangan pidana adalah proses pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Persidangan pidana bertujuan untuk:

  1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil;
  2. Memberikan kepastian hukum;
  3. Menegakkan keadilan;
  4. Melindungi hak terdakwa, korban, dan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana modern, tujuan persidangan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses penghukuman dilakukan secara sah, adil, dan proporsional.


Prinsip Dasar Persidangan dalam KUHAP Baru

KUHAP Baru tetap mempertahankan prinsip dasar hukum acara pidana, namun memberikan penguatan terhadap beberapa aspek.

Beberapa prinsip penting dalam persidangan pidana antara lain:

1. Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial)

Setiap terdakwa berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Prinsip ini mencakup:

  • Hak mendapatkan penasihat hukum;
  • Hak mengetahui dakwaan;
  • Hak mengajukan pembelaan;
  • Hak menghadirkan saksi yang meringankan;
  • Hak memperoleh putusan yang berdasarkan hukum.


2. Prinsip Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, status terdakwa tidak otomatis berarti seseorang telah melakukan tindak pidana.


3. Prinsip Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan

Persidangan pidana pada dasarnya dilakukan secara langsung di hadapan hakim. Hakim mendengar:

  • Keterangan saksi;
  • Keterangan ahli;
  • Keterangan terdakwa;
  • Pendapat Penuntut Umum;
  • Pembelaan penasihat hukum.


Tahapan Persidangan Pidana Berdasarkan KUHAP Baru

Secara umum, tahapan persidangan pidana terdiri dari beberapa proses berikut:


1. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Setelah penyidikan selesai dan Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara telah lengkap, perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Pada tahap ini, Penuntut Umum menyerahkan:

  • Surat dakwaan;
  • Berkas perkara;
  • Barang bukti;
  • Terdakwa (apabila ditahan).

Setelah menerima pelimpahan perkara, pengadilan melakukan administrasi perkara dan menentukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara.


2. Penetapan Hari Sidang

Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara. Majelis hakim kemudian menetapkan:

  • Hari sidang;
  • Jadwal pemeriksaan;
  • Pemanggilan para pihak.

Pemanggilan dilakukan secara sah kepada:

  • Terdakwa;
  • Penuntut Umum;
  • Penasihat hukum;
  • Saksi apabila diperlukan.


3. Sidang Pertama: Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pada sidang pertama, hakim membuka persidangan dan memeriksa identitas terdakwa. Hakim akan menanyakan:

  • Nama lengkap;
  • Tempat lahir;
  • Umur;
  • Jenis kelamin;
  • Pekerjaan;
  • Alamat;
  • Data lain yang diperlukan.

Tujuannya untuk memastikan bahwa orang yang diperiksa adalah benar terdakwa dalam perkara tersebut.


4. Pembacaan Surat Dakwaan

Setelah identitas terdakwa diperiksa, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana. Dalam dakwaan dijelaskan:

  • Identitas terdakwa;
  • Waktu dan tempat kejadian;
  • Perbuatan yang didakwakan;
  • Pasal pidana yang dilanggar.

Hakim, terdakwa, dan penasihat hukum harus memahami isi dakwaan karena seluruh proses pembuktian akan berhubungan dengan dakwaan tersebut.


5. Pengajuan Keberatan atau Eksepsi

Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi). Eksepsi bukan membahas apakah terdakwa bersalah atau tidak, tetapi mempermasalahkan aspek formal maupun hukum dari dakwaan. Contoh alasan eksepsi:

  • Surat dakwaan tidak jelas;
  • Dakwaan tidak lengkap;
  • Pengadilan tidak berwenang mengadili;
  • Dakwaan tidak memenuhi syarat hukum.

Apabila eksepsi diajukan, Penuntut Umum diberikan kesempatan memberikan tanggapan. Kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan sela.


6. Pemeriksaan Alat Bukti

Apabila perkara dilanjutkan, tahap berikutnya adalah pembuktian. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam persidangan pidana. Berdasarkan prinsip hukum acara pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUKAP diatur dalar Pasal 235 ayat (1) yang meliputi:

  1. Keterangan saksi;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat;
  4. Keterangan terdakwa;
  5. Barang Bukti;
  6. Bukti Elektronik;
  7. Pengamatan Hakim;
  8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.


7. Pemeriksaan Saksi

Penuntut Umum biasanya menghadirkan saksi terlebih dahulu untuk membuktikan dakwaannya. Dalam pemeriksaan saksi, hakim dapat mengajukan pertanyaan untuk memperoleh kejelasan mengenai perkara. Penasihat hukum juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui mekanisme persidangan. Tujuan pemeriksaan saksi adalah mengetahui:

  • Apa yang diketahui saksi;
  • Apakah saksi melihat atau mengalami sendiri;
  • Apakah keterangan saksi sesuai dengan bukti lainnya.


8. Pemeriksaan Ahli

Dalam perkara tertentu, hakim dapat mendengar keterangan ahli. Ahli memberikan pendapat berdasarkan:

  • Keahlian;
  • Ilmu pengetahuan;
  • Pengalaman profesional.

Contohnya:

  • Ahli hukum;
  • Ahli forensik;
  • Ahli digital;
  • Ahli keuangan.

Keterangan ahli membantu hakim memahami aspek tertentu yang membutuhkan pengetahuan khusus.


9. Pemeriksaan Surat dan Barang Bukti

Dalam persidangan, Penuntut Umum maupun penasihat hukum dapat mengajukan bukti surat atau barang bukti. Barang bukti harus memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Hakim akan menilai:

  • Keaslian bukti;
  • Keterkaitan dengan perkara;
  • Kekuatan pembuktiannya.


10. Pemeriksaan Terdakwa

Setelah pemeriksaan saksi dan bukti lainnya, terdakwa diberikan kesempatan memberikan keterangan. Terdakwa memiliki hak:

  • Memberikan keterangan secara bebas;
  • Tidak dipaksa mengakui kesalahan;
  • Didampingi penasihat hukum.

Keterangan terdakwa menjadi salah satu alat bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya.


11. Tuntutan Pidana (Requisitoir)

Setelah proses pembuktian selesai, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana. Dalam tuntutan, jaksa menyampaikan:

  • Analisis fakta persidangan;
  • Analisis unsur pasal;
  • Pendapat mengenai kesalahan terdakwa;
  • Permintaan hukuman kepada hakim.

Tuntutan bukanlah keputusan akhir karena hakim tetap memiliki kewenangan menentukan putusan.


12. Pembelaan (Pledoi)

Setelah tuntutan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan. Pledoi dapat berisi:

  • Bantahan terhadap tuntutan;
  • Analisis hukum;
  • Fakta yang menguntungkan terdakwa;
  • Permohonan pembebasan atau keringanan hukuman.

Pledoi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak terdakwa untuk membela diri.


13. Replik dan Duplik

Setelah pledoi, Penuntut Umum dapat memberikan tanggapan melalui replik. Kemudian penasihat hukum dapat memberikan jawaban melalui duplik. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak mempertahankan argumentasi hukumnya.


14. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah seluruh proses selesai, hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan. Hakim mempertimbangkan:

  • Fakta persidangan;
  • Alat bukti;
  • Keyakinan hakim;
  • Ketentuan hukum;
  • Faktor yang memberatkan dan meringankan.


15. Pembacaan Putusan

Tahap terakhir adalah pembacaan putusan. Putusan hakim ini dapat berupa:

1. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Diberikan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.


2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging)

Diberikan apabila perbuatan terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.


3. Putusan Pemidanaan

Diberikan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.


Peran Advokat dalam Persidangan Berdasarkan KUHAP Baru

Dalam sistem peradilan pidana, advokat memiliki posisi penting sebagai pemberi bantuan hukum. Peran advokat meliputi:

  1. Menguji keabsahan dakwaan;
  2. Mengajukan keberatan hukum;
  3. Menguji alat bukti;
  4. Menghadirkan saksi yang meringankan;
  5. Menyusun pledoi;
  6. Memastikan hak terdakwa terlindungi.

Advokat bukan hanya membela terdakwa secara teknis, tetapi juga menjaga agar proses peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan.


Penutup

Tata cara persidangan pidana berdasarkan KUHAP Baru merupakan rangkaian proses hukum yang bertujuan mencari kebenaran materiil sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak setiap pihak.

Persidangan bukan hanya tempat untuk menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga tempat untuk memastikan bahwa penghukuman dilakukan melalui proses yang benar, berdasarkan bukti yang sah, dan sesuai prinsip keadilan.

Pemahaman mengenai tahapan persidangan sangat penting bagi masyarakat, mahasiswa hukum, maupun praktisi hukum agar memahami bagaimana suatu perkara pidana diperiksa dan diputus dalam sistem peradilan Indonesia.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Buku

  • Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
  • M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.
  • Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
  • Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.
  • Bambang Waluyo, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
  • Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.
  • Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.


Nur Hidayat

Diposting oleh Nur Hidayat

Posting Komentar

0 Komentar