(Artikel ini bersifat kajian normatif berdasarkan pendekatan hukum dan tidak berangkat dari asumsi adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Analisis ini bertujuan mengkaji aspek hukum, prinsip tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.)
Pendahuluan
Pelaksanaan sensus ekonomi kembali menjadi perhatian publik. Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta kebutuhan pemerintah terhadap data ekonomi yang akurat, sensus ekonomi dipandang sebagai instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Namun, di sisi lain, muncul sejumlah pertanyaan hukum di masyarakat terkait kewenangan negara dalam mengumpulkan data ekonomi warga, batas informasi yang dapat diminta, perlindungan kerahasiaan data, hingga potensi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.
Isu tersebut menarik untuk dikaji karena sensus ekonomi berada pada titik temu antara kepentingan publik (public interest) berupa kebutuhan negara memperoleh data pembangunan, dengan hak privat warga negara atas perlindungan informasi pribadi.
1. Kedudukan Hukum Sensus Ekonomi sebagai Instrumen Negara
Secara hukum, penyelenggaraan sensus ekonomi merupakan bagian dari fungsi negara dalam menyediakan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Kewenangan tersebut memiliki dasar hukum utama dalam:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, sensus ekonomi merupakan bentuk tindakan pemerintahan (bestuursdaad) yang dilakukan untuk memenuhi fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
Negara memiliki legitimasi untuk meminta data tertentu sepanjang:
dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang;
memiliki tujuan yang sah;
dilakukan secara proporsional;
menjamin perlindungan terhadap data yang diperoleh.
Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan terletak pada boleh atau tidaknya negara melakukan sensus, tetapi mengenai batas kewenangan negara dalam mengakses informasi masyarakat.
2. Kewajiban Hukum Masyarakat dalam Memberikan Data pada Pelaksanaan Sensus Ekonomi
Salah satu isu yang sering muncul adalah apakah warga atau pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan data ketika dilakukan pendataan.
Dalam UU Statistik, penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh pemerintah memiliki sifat wajib untuk mendukung kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan semata-mata hubungan sukarela, tetapi merupakan bagian dari kewajiban sosial warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, kewajiban tersebut tetap memiliki batas.
Negara tidak dapat menggunakan kewenangan sensus sebagai alasan untuk meminta seluruh informasi pribadi tanpa batas. Prinsip necessity dan proportionality harus diterapkan.
Sebagai contoh:
Data mengenai:
jenis usaha,
jumlah tenaga kerja,
omzet kategori tertentu,
sektor kegiatan ekonomi,
memiliki relevansi dengan tujuan sensus ekonomi.
Namun, permintaan terhadap informasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan statistik dapat dipersoalkan dari perspektif perlindungan data pribadi.
3. Kepentingan Statistik dan Perlindungan Data Pribadi
Perkembangan hukum modern telah mengubah cara negara memandang data.
Data bukan lagi sekadar informasi administratif, tetapi telah menjadi bagian dari hak fundamental seseorang.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman seseorang.
Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip:
keterbatasan tujuan;
transparansi;
keamanan data;
akuntabilitas.
Dalam konteks sensus ekonomi, terdapat hubungan hukum antara pemerintah sebagai pengendali data dan masyarakat sebagai subjek data.
Konsekuensinya, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan mengumpulkan data, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk:
menjaga kerahasiaan data;
mencegah akses ilegal;
memastikan data hanya digunakan sesuai tujuan awal.
Dengan kata lain, kewenangan mengumpulkan data selalu diikuti dengan kewajiban melindungi data tersebut.
4. Penyalahgunaan Data Sensus untuk Kepentingan di Luar Statistik
Kekhawatiran masyarakat yang cukup sering muncul adalah apakah data sensus ekonomi dapat digunakan untuk kepentingan lain, misalnya perpajakan, penindakan administratif, atau kepentingan komersial.
Secara prinsip hukum, penggunaan data harus mengikuti tujuan awal pengumpulan data (purpose limitation principle).
Apabila data dikumpulkan untuk kepentingan statistik, maka penggunaan di luar tujuan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan pemerintah yang menggunakan data untuk tujuan berbeda tanpa dasar kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Indonesia berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut.
Oleh karena itu, transparansi mengenai:
siapa yang mengelola data,
bagaimana data disimpan,
apakah data dibagikan kepada instansi lain,
bagaimana mekanisme perlindungan keamanan data,
menjadi bagian penting dari legitimasi hukum sensus ekonomi.
5. Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi
Dari perspektif HAM, pengumpulan data oleh negara harus menggunakan pendekatan keseimbangan.
Negara memang memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh informasi ekonomi demi pembangunan nasional.
Namun, warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi pribadinya.
Konsep yang tepat bukanlah mempertentangkan antara kepentingan negara dan hak warga, melainkan mencari keseimbangan melalui prinsip:
"state power must operate within legal boundaries."
Kewenangan negara harus selalu dibatasi oleh hukum.
Semakin besar kemampuan negara mengakses data masyarakat, semakin besar pula kewajiban negara menjaga akuntabilitasnya.
6. Potensi Sengketa Hukum Apabila Terjadi Penyalahgunaan Data
Apabila dalam pelaksanaan sensus ekonomi terjadi dugaan penyalahgunaan data, beberapa jalur hukum dapat ditempuh.
Pertama, melalui mekanisme administratif dengan mengajukan keberatan kepada instansi penyelenggara.
Kedua, melalui mekanisme perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP.
Ketiga, apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara.
Keempat, apabila terdapat kerugian nyata akibat penggunaan data secara melawan hukum, masyarakat dapat mempertimbangkan upaya gugatan perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.
Kesimpulan
Sensus ekonomi merupakan instrumen hukum yang memiliki legitimasi karena berkaitan dengan kepentingan pembangunan nasional dan perumusan kebijakan publik.
Namun, legitimasi tersebut tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara.
Dalam perspektif hukum, pelaksanaan sensus ekonomi harus memenuhi tiga prinsip utama:
legalitas, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan kewenangan hukum;
proporsionalitas, yaitu data yang dikumpulkan harus sesuai kebutuhan;
perlindungan data, yaitu negara wajib menjaga keamanan dan penggunaan data sesuai tujuan.
Keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan data yang diperoleh, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola data tersebut. Oleh karena itu, di dalam negara hukum, kepercayaan publik merupakan fondasi utama setiap tindakan pemerintahan.
Daftar Pustaka
A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683). (Peraturan.go.id)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
B. Buku
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
C. Literatur Internasional
Craig, Paul. Administrative Law. 9th Edition. London: Sweet & Maxwell, 2021.
Cane, Peter. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2011.
OECD. The OECD Privacy Framework. Paris: OECD Publishing, 2013.
D. Dokumen dan Sumber Resmi
Badan Pusat Statistik. Metadata Sensus Ekonomi (1986, 1996, 2006, dan 2016). Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Badan Pusat Statistik. Metadata Sensus Ekonomi 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (BPS 2016)
Badan Pusat Statistik. BPS dan Kemendagri Perkuat Sinergi Daerah untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Siaran Pers, 3 Juli 2026. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
0 Komentar