Cara Mendirikan Perusahaan bagi Warga Negara Asing di Indonesia: Panduan Hukum dan Prosedur Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PT PMA)

Nur Hidayat Juli 29, 2026

 

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Indonesia menawarkan berbagai peluang bisnis bagi investor, termasuk Warga Negara Asing (WNA). Pemerintah Indonesia juga terus berupaya meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan usaha, reformasi regulasi, dan digitalisasi layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Meskipun demikian, kebebasan WNA untuk menjalankan usaha di Indonesia bukanlah tanpa batas. Sistem hukum Indonesia tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor asing. Oleh karena itu, setiap WNA yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib memahami ketentuan hukum yang mengatur penanaman modal asing, bentuk badan usaha yang diperbolehkan, serta prosedur pendiriannya.

Dalam praktiknya masih banyak investor asing yang beranggapan bahwa mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) biasa sebagaimana Warga Negara Indonesia. Anggapan tersebut tidak tepat. Pada prinsipnya, apabila terdapat kepemilikan saham oleh pihak asing, badan usaha yang digunakan adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang tunduk pada ketentuan khusus mengenai penanaman modal.

Kesalahan memahami ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, mulai dari penolakan permohonan perizinan, tidak sahnya struktur kepemilikan perusahaan, hingga sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum pendirian perusahaan bagi WNA menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum melakukan investasi di Indonesia.

Pengertian Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Indonesia

Secara umum, Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

"Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia."

Status sebagai orang asing membawa konsekuensi hukum tertentu. Dalam bidang investasi, WNA tidak dapat secara bebas menjalankan seluruh jenis kegiatan usaha sebagaimana warga negara Indonesia. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur sektor-sektor usaha yang dapat dimasuki investor asing berdasarkan kepentingan nasional, perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pertimbangan strategis lainnya. Dengan demikian, setiap WNA yang ingin berinvestasi di Indonesia harus memperhatikan ketentuan mengenai bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing beserta persyaratan yang melekat pada bidang usaha tersebut.

Pengertian Penanaman Modal Asing

Dasar hukum utama mengenai investasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal menyatakan:

"Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penanaman modal asing tidak selalu berarti perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh investor asing. Penanaman modal asing juga mencakup perusahaan patungan (joint venture) antara investor asing dengan investor Indonesia. Selama terdapat unsur modal asing dalam struktur kepemilikan perusahaan, badan usaha tersebut termasuk kategori PT PMA dan tunduk pada rezim hukum penanaman modal.

Tujuan Pengaturan Penanaman Modal Asing

Pengaturan mengenai investasi asing tidak hanya bertujuan menarik modal dari luar negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanaman modal berasaskan:

  • Kepastian hukum;
  • Keterbukaan;
  • Akuntabilitas;
  • Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  • Efisiensi berkeadilan;
  • Keberlanjutan;
  • Berwawasan lingkungan;
  • Kemandirian; dan
  • Keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, termasuk pemberian perizinan, pengawasan kegiatan usaha, hingga pemberian insentif bagi investor.

Bentuk Badan Usaha yang Dapat Digunakan oleh WNA

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah WNA dapat mendirikan CV, Firma, atau usaha perseorangan di Indonesia. Secara praktik, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak untuk kegiatan investasi langsung. Investor asing yang hendak menjalankan usaha secara komersial pada umumnya harus menggunakan bentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, yang menyatakan:

"Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

Ketentuan tersebut mengandung beberapa konsekuensi hukum penting. Pertama, investor asing wajib menggunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Bentuk usaha bukan badan hukum seperti CV, Firma, atau Persekutuan Perdata pada prinsipnya tidak digunakan sebagai wadah penanaman modal asing. Kedua, PT PMA harus didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian, meskipun modal berasal dari luar negeri, badan hukum yang lahir tetap merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk pada seluruh ketentuan hukum nasional. Ketiga, perusahaan tersebut wajib berkedudukan di wilayah Indonesia sehingga tunduk pada yurisdiksi pengadilan Indonesia, kewajiban perpajakan Indonesia, serta kewajiban administratif lainnya.

Mengapa Harus Berbentuk PT PMA?

Kewajiban menggunakan PT PMA bukan semata-mata formalitas administratif. Ada beberapa alasan yang mendasari pengaturan tersebut, antara lain:

  1. PT PMA memberikan kepastian hukum mengenai identitas pemegang saham, struktur kepemilikan, dan tanggung jawab para pihak. Dengan adanya status badan hukum, pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pemegang saham menjadi lebih jelas sehingga risiko hukum dapat dikelola dengan lebih baik.
  2. Pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi asing, baik dari sisi kepatuhan perizinan, pelaporan investasi, maupun kewajiban perpajakan.
  3. Penggunaan PT PMA memberikan perlindungan hukum bagi investor sendiri karena hak dan kewajibannya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
  4. PT PMA memudahkan perusahaan memperoleh berbagai fasilitas hukum dan administratif, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berbasis risiko, akses kepabeanan, hingga kemungkinan memperoleh fasilitas fiskal apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Hubungan antara UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas

Pendirian PT PMA tidak hanya tunduk pada UU Penanaman Modal. Dalam aspek pembentukan badan hukum, perusahaan juga wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan sebagai:

"Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham."

Artinya, PT PMA pada hakikatnya tetap merupakan Perseroan Terbatas sebagaimana PT pada umumnya. Perbedaannya terletak pada adanya unsur kepemilikan modal asing yang menyebabkan perusahaan tersebut tunduk pula pada ketentuan khusus mengenai penanaman modal. Dengan demikian, terdapat dua rezim hukum yang berjalan secara bersamaan. Pertama, rezim hukum perseroan yang mengatur pembentukan badan hukum, organ perseroan, pemegang saham, direksi, komisaris, serta tata kelola perusahaan. Kedua, rezim hukum penanaman modal yang mengatur syarat investasi, bidang usaha, pelaporan kegiatan penanaman modal, serta kewajiban-kewajiban investor asing kepada pemerintah.

Memahami keterkaitan kedua rezim hukum tersebut sangat penting agar proses pendirian perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Memastikan Bidang Usaha Terbuka bagi Penanaman Modal Asing

Setelah memahami dasar hukum dan bentuk badan usaha yang wajib digunakan oleh Warga Negara Asing (WNA), langkah berikutnya adalah memastikan bahwa bidang usaha yang akan dijalankan memang diperbolehkan untuk dimasuki oleh penanam modal asing. Berbeda dengan Warga Negara Indonesia yang dapat menjalankan hampir seluruh bidang usaha sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, investor asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada bidang-bidang yang dibuka oleh pemerintah. Ketentuan ini merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saat ini pengaturan mengenai bidang usaha investasi mengacu pada:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta perubahan apabila terdapat ketentuan terbaru.

Melalui peraturan tersebut pemerintah membagi bidang usaha menjadi beberapa kategori, yaitu:

  • Bidang usaha yang terbuka bagi semua investor;
  • Bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
  • Bidang usaha yang hanya dapat dijalankan oleh koperasi atau UMKM;
  • Bidang usaha yang dibatasi kepemilikan modal asing;
  • Bidang usaha yang memerlukan rekomendasi kementerian teknis.

Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan biaya pendirian perusahaan, investor sebaiknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan digunakan. Kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan permohonan perizinan ditolak atau perusahaan tidak dapat memperoleh izin operasional. Dalam praktik, pemeriksaan KBLI merupakan salah satu tahapan yang paling penting karena menentukan jenis izin, tingkat risiko usaha, hingga besarnya modal investasi yang harus dipenuhi.

Menentukan Struktur Pemegang Saham

Tahap berikutnya adalah menentukan siapa saja yang akan menjadi pemegang saham perusahaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Struktur kepemilikan saham PT PMA dapat berupa:

  • Seluruh saham dimiliki investor asing;
  • Sebagian dimiliki investor asing dan sebagian dimiliki WNI;
  • Dimiliki oleh badan hukum asing;
  • Dimiliki bersama antara badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.

Komposisi kepemilikan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai persentase kepemilikan asing pada sektor usaha yang dipilih. Selain menentukan pemegang saham, perusahaan juga harus menetapkan:

  • Direktur;
  • Komisaris.

Direktur bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menentukan Domisili Perusahaan

Setiap PT PMA wajib memiliki alamat kedudukan yang jelas di wilayah Indonesia. Domisili perusahaan bukan sekadar alamat korespondensi, tetapi merupakan tempat kedudukan hukum perusahaan yang nantinya dicantumkan dalam akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta seluruh dokumen resmi perusahaan. Domisili tersebut umumnya berupa:

  • Gedung perkantoran;
  • Kawasan komersial;
  • Kawasan industri;
  • Lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah.

Beberapa pemerintah daerah tidak lagi memperbolehkan penggunaan rumah tinggal sebagai domisili perusahaan, sehingga calon investor perlu memastikan kebijakan yang berlaku di daerah tempat usaha akan dijalankan.

Penyusunan Akta Pendirian Perseroan

Tahapan berikutnya adalah penyusunan akta pendirian oleh notaris yang berwenang. Hal ini merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

"Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."

Akta pendirian sekurang-kurangnya memuat:

  • Nama perusahaan;
  • Tempat kedudukan;
  • Maksud dan tujuan perusahaan;
  • Kegiatan usaha;
  • Jangka waktu berdirinya perseroan;
  • Modal dasar;
  • Modal ditempatkan;
  • Modal disetor;
  • Identitas pemegang saham;
  • Susunan Direksi;
  • Susunan Komisaris.

Akta ini menjadi dokumen dasar yang akan digunakan dalam proses pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum.

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum

Setelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.

Dengan diterbitkannya keputusan tersebut, PT PMA resmi menjadi subjek hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Konsekuensinya, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat memiliki aset atas nama perseroan, membuat perjanjian, mengajukan gugatan, maupun digugat di hadapan pengadilan.

Pendaftaran Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)

Salah satu reformasi terbesar dalam sistem perizinan usaha di Indonesia adalah diterapkannya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Dasar hukumnya adalah:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Melalui sistem ini, hampir seluruh proses perizinan dilakukan secara elektronik. Investor harus mengisi berbagai informasi, antara lain:

  • Data perusahaan;
  • Data pemegang saham;
  • KBLI;
  • Lokasi usaha;
  • Nilai investasi;
  • Jumlah tenaga kerja;
  • Data penanggung jawab perusahaan.

Setelah data diverifikasi, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, NIB berfungsi sebagai:

  • Identitas perusahaan;
  • Angka Pengenal Importir (API) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan impor;
  • Akses kepabeanan bagi perusahaan tertentu;
  • Bukti registrasi kegiatan usaha.

Tanpa NIB, perusahaan pada prinsipnya belum dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah. Karena itu, penerbitan NIB menjadi salah satu tahapan paling penting dalam proses pendirian PT PMA.

Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Berbeda dengan sistem lama yang mewajibkan hampir seluruh perusahaan memperoleh izin usaha terlebih dahulu, sistem OSS-RBA menggunakan pendekatan tingkat risiko. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, kegiatan usaha dibagi menjadi:

1. Risiko Rendah

Cukup memiliki NIB.

2. Risiko Menengah Rendah

Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.

3. Risiko Menengah Tinggi

Memerlukan NIB, Sertifikat Standar yang harus diverifikasi pemerintah.

4. Risiko Tinggi

Memerlukan:

  • NIB;
  • Izin usaha;
  • Persetujuan pemerintah sebelum kegiatan usaha dimulai.

Pendekatan ini bertujuan mempercepat investasi tanpa mengurangi aspek perlindungan masyarakat, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sebagai badan hukum Indonesia, PT PMA juga wajib memenuhi kewajiban perpajakan. Setelah perusahaan memperoleh status badan hukum dan NIB, perusahaan harus melakukan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara benar. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain meliputi:

  • Pelaporan pajak;
  • Pembayaran pajak penghasilan badan;
  • Pemotongan pajak apabila melakukan pembayaran tertentu;
  • Kewajiban perpajakan lainnya sesuai karakteristik usaha.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga reputasi perusahaan serta menghindari sanksi administrasi maupun pemeriksaan pajak.

Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Selain kewajiban perpajakan, investor asing juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan berkala yang berisi perkembangan realisasi investasi perusahaan. Secara umum laporan tersebut memuat:

  • Perkembangan pembangunan proyek;
  • Realisasi investasi;
  • Jumlah tenaga kerja;
  • Hambatan yang dihadapi perusahaan;
  • Perkembangan operasional perusahaan.

Kewajiban pelaporan ini merupakan instrumen pemerintah untuk memantau realisasi investasi sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal di Indonesia. Keterlambatan atau tidak menyampaikan LKPM dapat berakibat pada dikenakannya sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Pendirian PT PMA

Meskipun sistem OSS-RBA telah menyederhanakan proses perizinan, pendirian PT PMA tetap melibatkan berbagai aspek hukum yang saling berkaitan, mulai dari hukum perseroan, penanaman modal, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga perizinan sektoral. Oleh karena itu, penggunaan jasa notaris, konsultan hukum, atau advokat yang memahami regulasi investasi dapat membantu investor meminimalkan risiko hukum sejak tahap awal. Pendampingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen pendirian, tetapi juga memastikan struktur kepemilikan saham, pemilihan KBLI, penyusunan anggaran dasar, hingga pemenuhan kewajiban pasca-pendirian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan perencanaan yang matang dan kepatuhan terhadap seluruh prosedur, proses pendirian PT PMA dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan usaha di Indonesia.

Hak Investor Asing Menurut Hukum Indonesia

Salah satu alasan utama Indonesia menjadi tujuan investasi adalah adanya jaminan perlindungan hukum bagi penanam modal. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta kemudahan berusaha tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Hak-hak investor tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modalsebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 4 ayat (2) UU Penanaman Modal pada pokoknya mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Prinsip equal treatment ini menjadi dasar bahwa investor asing memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan investor dalam negeri sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 14 UU Penanaman Modal memberikan sejumlah hak kepada penanam modal, antara lain:

  1. Memperoleh kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum;
  2. Memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
  3. Memperoleh pelayanan yang profesional dari instansi pemerintah;
  4. Memperoleh berbagai bentuk kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum tersebut sangat penting karena investasi pada umumnya melibatkan modal yang besar dan jangka waktu yang panjang. Tanpa adanya kepastian hukum, investor akan menghadapi risiko bisnis yang tinggi sehingga dapat mengurangi minat untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain perlindungan hukum, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas fiskal maupun nonfiskal kepada investor yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti investasi pada sektor prioritas, kawasan ekonomi khusus, atau proyek strategis nasional sesuai kebijakan yang berlaku.

Kewajiban Investor Asing

Hak selalu diikuti oleh kewajiban. Oleh karena itu, investor asing tidak hanya menikmati berbagai kemudahan, tetapi juga wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 UU Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban:

  1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
  2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility);
  3. Membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal (LKPM);
  4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha;
  5. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, atau industri berskala besar pada umumnya diwajibkan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan usaha. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Pembatasan Bidang Usaha bagi Investor Asing

Meskipun Indonesia membuka peluang investasi yang luas, tidak semua sektor usaha dapat dimasuki oleh WNA. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terdapat bidang usaha yang:

  • Terbuka sepenuhnya bagi penanam modal asing;
  • Terbuka dengan persyaratan tertentu;
  • Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM;
  • Memerlukan kemitraan dengan pelaku usaha nasional;
  • Memerlukan izin atau rekomendasi dari kementerian teknis.

Selain itu, beberapa sektor strategis seperti pertahanan, keamanan negara, atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat dikenai pembatasan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum mendirikan PT PMA, investor harus memastikan bahwa KBLI yang dipilih memang terbuka bagi penanaman modal asing. Pemeriksaan ini penting dilakukan agar tidak terjadi penolakan perizinan atau kewajiban melakukan perubahan struktur kepemilikan saham setelah perusahaan berdiri.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dalam menjalankan usahanya, PT PMA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Indonesia. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur antara lain dalam:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pada prinsipnya, tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dan dalam jangka waktu tertentu. Pemberi kerja juga wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk memperoleh pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) apabila dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Di samping itu, perusahaan juga memiliki kewajiban melakukan alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada tenaga kerja Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia nasional.

Risiko Hukum dalam Pendirian dan Pengelolaan PT PMA

Dalam praktik, terdapat sejumlah kesalahan yang sering dilakukan oleh investor asing ketika mendirikan perusahaan di Indonesia.

1. Salah Menentukan KBLI

Pemilihan KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat menyebabkan perusahaan tidak memperoleh izin operasional atau mengalami kendala ketika mengembangkan usahanya.

2. Menggunakan Nominee Secara Tidak Sah

Salah satu praktik yang pernah banyak ditemukan adalah penggunaan nominee arrangement, yaitu penggunaan nama Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham semata-mata untuk menyembunyikan kepemilikan asing.

Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan saham dan dapat bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam penanaman modal. Oleh karena itu, struktur kepemilikan perusahaan sebaiknya disusun secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tidak Melaksanakan Pelaporan LKPM

Sebagian investor menganggap kewajiban pelaporan hanya berlaku pada tahap pendirian perusahaan. Padahal, setelah perusahaan beroperasi, kewajiban menyampaikan LKPM tetap harus dipenuhi secara berkala.

Kelalaian dalam menyampaikan laporan dapat berujung pada teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan perizinan, hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mengabaikan Kewajiban Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang fokus pada kegiatan operasional tetapi mengabaikan kewajiban administrasi perpajakan. Kondisi tersebut dapat memicu sanksi administrasi, pemeriksaan pajak, hingga sengketa perpajakan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme keberatan, banding, atau gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tidak Memenuhi Perizinan Sektoral

Beberapa bidang usaha memerlukan izin tambahan dari kementerian atau lembaga teknis, misalnya di bidang kesehatan, keuangan, pendidikan, energi, telekomunikasi, atau jasa konstruksi. Kegagalan memperoleh izin sektoral dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya meskipun telah memiliki NIB.

Langkah Praktis Sebelum Mendirikan PT PMA

Dari sudut pandang praktisi hukum, terdapat beberapa langkah yang patut diperhatikan oleh calon investor asing agar proses pendirian perusahaan berjalan lebih aman dan efisien, antara lain:

  1. Lakukan legal due diligence terhadap rencana investasi, termasuk memastikan bahwa bidang usaha yang dipilih terbuka bagi penanam modal asing dan sesuai dengan KBLI yang berlaku.
  2. Gunakan jasa notaris dan konsultan hukum yang berpengalaman di bidang investasi agar penyusunan anggaran dasar, struktur pemegang saham, dan dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum.
  3. Pastikan seluruh perizinan diperoleh melalui mekanisme resmi, khususnya melalui sistem OSS-RBA, dan hindari penggunaan dokumen yang tidak sah atau praktik yang bertentangan dengan hukum.
  4. Susun perjanjian para pemegang saham (shareholders agreement) apabila terdapat lebih dari satu investor. Perjanjian ini penting untuk mengatur hak suara, pembagian dividen, mekanisme pengalihan saham, penyelesaian sengketa, dan strategi keluar (exit strategy).
  5. Bangun sistem kepatuhan (legal compliance) sejak awal, termasuk administrasi perpajakan, pelaporan LKPM, perizinan lingkungan, perlindungan data pribadi, serta kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Upaya pencegahan selalu lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa setelah perusahaan beroperasi.

Penutup

Pendirian perusahaan oleh Warga Negara Asing di Indonesia pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk badan usaha yang digunakan adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Proses pendirian PT PMA meliputi penentuan bidang usaha, penyusunan struktur kepemilikan, pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum, pendaftaran melalui sistem OSS-RBA, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan perizinan berbasis risiko, serta pelaksanaan kewajiban administratif setelah perusahaan beroperasi.

Investor asing memperoleh berbagai hak berupa kepastian hukum, perlindungan hukum, pelayanan pemerintah, dan kesempatan memperoleh fasilitas investasi. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum Indonesia, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, memenuhi kewajiban perpajakan, menyampaikan LKPM, serta menghormati norma sosial dan budaya masyarakat.

Dengan memahami regulasi sejak tahap perencanaan, calon investor dapat meminimalkan risiko hukum dan membangun perusahaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga patuh terhadap hukum serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.


Daftar Pustaka

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
  10. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
  11. Ridwan Khairandy. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Yogyakarta: FH UII Press.
  12. Adrian Sutedi. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
  13. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
  14. BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia. Pedoman Penanaman Modal dan OSS Berbasis Risiko.
Nur Hidayat

Diposting oleh Nur Hidayat

Posting Komentar

0 Komentar